Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi

JAKARTA – Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat penting agar organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Hal tersebut mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema “Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?” yang menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan masyarakat sipil di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Baca juga: PBNU: Jangan Larut dalam Kebencian

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola yang mampu memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi.

Rektor Universitas Terbuka Prof Ali Muktiyanto mengatakan, pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. “NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik,” ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren yang harus tetap menjadi fondasi organisasi.

“Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.