Tito Dorong Penguatan BNPP RI untuk Percepatan Pembangunan dan Keamanan Perbatasan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan. Hal itu sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu pengelolaan perbatasan negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito menjelaskan, BNPP RI yang dibentuk sejak 2010 memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun

Tugas kedua, adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurut Tito, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara. “Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tegasnya.