Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

PKS Dorong DPR Segera Bersidang Bahas Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut



loading…

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendorong Komisi II DPR segera mengadakan rapat pembahasan tentang sengketa kepemilikan empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Mulyanto mendorong Komisi II DPR segera mengadakan rapat pembahasan tentang sengketa kepemilikan empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara ( Sumut ). Anggota DPR Periode 2019-2024 ini minta DPR memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk berdialog secara komprehensif, terbuka, dan kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik dari kasus 4 pulau Aceh ini.

Karena, menurut dia, persoalan 4 pulau Aceh, yang terkait dengan persoalan batas wilayah, adalah hal yang tidak dapat sepenuhnya diputuskan oleh pihak pemerintah, tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat. Selain itu, kata dia, kesimpulan Rapat DPR akan menjadi landasan yang sangat penting bagi Presiden dalam menentukan sikapnya.

Karena itu, menurut dia, rapat Komisi II DPR yang membidangi soal pemerintahan tersebut tidak harus menunggu sampai masa reses selesai. Menurut dia, dalam keadaan mendesak seperti sekarang ini sangat layak Komisi II DPR segera melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait soal kasus sengketa 4 pulau di Provinsi Aceh tersebut.

Baca juga: Yusril Sebut Pemerintah Belum Tentukan Empat Pulau Milik Aceh atau Sumut



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *