loading…
Korea Utara meluncurkan rudal Terkuat di Bumi. FOTO/ WION NEWS
ISDS menyediakan hadiah juara 1 sebesar Rp5 juta, juara 2 sebanyak Rp3,5 juta, juara 3 sebesar Rp2,5 juta, serta pemenang hiburan sebanyak 15 orang masing-masing Rp500.000. “Jadi total ada 18 pemenang untuk lomba reels,” ujar External Relations ISDS Lina Nursanty di Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Menurut Lina, video yang dikirimkan bebas tidak dibatasi kreativitasnya. Bisa berupa animasi, stand up comedy, peluncuran nuklir, bahkan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un sekalipun. “Syaratnya cukup mudah, peserta hanya wajib mem-follow akun Instagram atau Youtube ISDS. Semua pengumuman informasi lomba dan pemenang akan dilakukan di Instagram dan website ISDS,” ujar Lina.
Adapun kompetisi video pendek ini merupakan lanjutan setelah ISDS mengadakan lomba menulis. ISDS menilai, Asia Timur yang selama ini menjadi wilayah yang paling dinamis. Semua negara yang berada di Asia Timur dalam posisi bersitegang satu sama lain. Salah satu pemicunya adalah persaingan senjata di Semenanjung Korea. Karena itu, materi lomba tidak dibatasi karena semua peserta dibolehkan mengirimkan karya sebagus mungkin.
Misalnya, baru-baru ini, Korea Utara (Korut) meneken perjanjian strategis dengan Rusia. Pada saat bersamaan, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang membuat kerja sama militer dengan Amerika Serikat (AS).
Ketegangan semakin tinggi ketika Korut baru-baru ini melakukan melakukan serangkaian uji coba rudal jelajah bermuatan nuklir. Hal itu mendapat reaksi negatif, khususnya dari dua negara tetangganya, yaitu Korsel dan Jepang. “Munculnya ancaman hulu ledak nuklir jelas tidak hanya menciptakan instabilitas di Asia Timur, melainkan juga di dunia, tidak terkecuali di Asia Tenggara,” ucap Lina.
Bahkan, Pemerintah Indonesia semestinya ikut tergerak memikirkan adanya potensi perang nuklir di Semenanjung Korea. Ingat, warga Indonesia yang tinggal di Semenanjung Korea bisa menjadi korban jika muncul perang nuklir. Pemerintah RI dalam hal ini Kemenlu tidak bisa menutup mata terhadap masalah ini. “Pemerintah harus mempertimbangkan nasib warga negara mereka yang bekerja di luar negeri,” kata Lina.
(cip)
