Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

DPR Akan Panggil Fadli Zon Buntut Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 98



loading…

Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon buntut pernyataannya yang menyebut tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor. Foto/Twitter Fadli Zon

JAKARTA – Komisi X DPR berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon buntut pernyataannya yang menyebut tragedi pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai rumor. Komisi X DPR ingin mendapatkan klarifikasi secara langsung terkait pernyataan tersebut karena pernyataan Fadli Zon tersebut kini menjadi polemik.

“Pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut bahwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas rumor, perlu secara resmi diklarifikasi. Komisi X DPR RI tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hardian Irfani, Senin (16/6/2025).

Pemanggilan tersebut akan dilakukan ketika DPR sudah memasuki masa persidangan baru pada pekan depan. Mengingat, kata dia, saat ini DPR masih menjalani masa reses.

Baca juga: Legislator Nilam Sari: Revisi Sejarah Sering Lupakan Peranan Aktor-aktor Perempuan

“Tentu Masa Sidang IV yang akan dimulai pada 24 Juni atau minggu depan, kami akan mengagendakan Raker/RDP dengan seluruh mitra Komisi X, termasuk Kementerian Kebudayaan,” ujarnya.

Klarifikasi ini, menurut dia, penting dilakukan mengingat, permasalahan sejarah kekerasan seksual di Indonesia adalah hal yang cukup sensitif bagi bangsa. Meragukan temuan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) tersebut, bisa melukai dan mencederai semangat penegakan HAM dan rekonsiliasi nasional.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *