loading…
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menyatakan penghentian sementara PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat merupakan bentuk keberpihakan rakyat. Foto: Ist
Menurut Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi, sebenarnya izin tambang tersebut bukan terbit di masa kepemimpinan Bahlil. “Sayangnya, narasi yang dikembangkan seolah-olah Bahlil adalah pihak yang menerbitkan izin. Padahal, faktanya justru beliau yang mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas tambang yang ditolak masyarakat. Ini bukti keberpihakan beliau terhadap suara rakyat dan kelestarian lingkungan,” ujarnya, Senin (9/6/2025).
Baca juga: DPR: Belum Semua Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Ditindak Pemerintah
Abdul menjelaskan, dua langkah Bahlil di sektor migas seperti meningkatkan target lifting minyak hingga 1 juta barel per hari dan mengalihkan sumber impor minyak dari Singapura merupakan keputusan strategis yang tak bisa dihindari jika Indonesia ingin mandiri energi.
“Kedua kebijakan ini jelas mengganggu kenyamanan pelaku impor dan mereka yang selama ini menikmati rantai pasok energi yang tertutup dan tidak efisien,” ucapnya.
