Junta Myanmar Makin Kuat dengan Dukungan China, Oposisi Melemah

JAKARTA – Situasi politik di Myanmar dinilai memasuki fase baru yang lebih mengkhawatirkan, dengan menguatnya militer serta dukungan China yang kembali mengemuka.

Menurut analis asal Swedia Bertil Lintner, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pola sejarah di Myanmar justru berulang dalam bentuk yang lebih berat bagi masyarakat sipil.

Baca Juga: Myanmar Bongkar Kompleks Penipuan Myawaddy, Jaringan China Diduga Terlibat

Lintner, seorang konsultan strategis isu Asia, merujuk pada konsep klasik Karl Marx bahwa sejarah berulang sebagai tragedi dan kemudian sebagai sandiwara. Namun, dalam kasus Myanmar, dia menilai yang terjadi justru sebaliknya.

“Di Myanmar, sejarah berulang sebagai tragedi, bukan sandiwara,” ujar Lintner, dikutip dari Irrawaddy, Rabu (22/4/2026).

Setelah isolasi internasional pasca-kekerasan 1988, militer Myanmar sebelumnya bergantung pada China. Ketergantungan tersebut sempat mendorong junta membuka diri pada Barat.

Namun, menurut Lintner, langkah tersebut menghasilkan konsekuensi tak terduga, termasuk menguatnya masyarakat sipil dan kemenangan besar National League for Democracy (NLD) dalam pemilu.

Kondisi itu berbalik setelah kudeta yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Februari 2021. Sanksi internasional kembali diberlakukan, namun kali ini militer dinilai lebih berhati-hati dalam mengelola hubungan luar negeri, termasuk dengan China.