BEI Kerek Free Float Jadi 15% dan Perluas Transparansi Data

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tengah mempercepat serangkaian reformasi strategis untuk memperkuat integritas pasar modal nasional . Langkah ini diambil guna meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global, sekaligus merespons dialog konstruktif dengan lembaga indeks internasional, MSCI Inc.

Salah satu poin krusial dalam reformasi ini adalah rencana kenaikan batas minimum saham publik (free float) bagi perusahaan tercatat, dari semula 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Maret 2026.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa penerapan aturan baru ini akan dilakukan secara hati-hati melalui tahapan transisi yang terukur. Baca Juga: Tekanan Global Bayangi Reformasi Pasar Modal, Investor Ritel Perlu Dilindungi

“Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan,” kata Jeffrey dalam keterangannya.

https://www.youtube.com/watch?v=WT6rXT9E

Selain aturan free float, BEI juga memperluas kewajiban keterbukaan data pemegang saham. Jika sebelumnya publikasi hanya diwajibkan untuk kepemilikan di atas 5%, ke depan bursa akan mengungkap data kepemilikan saham mulai dari level 1 persen yang dilaporkan secara bulanan.