Greenland Merespons Kesepakatan Trump dan Bos NATO: Kedaulatan Adalah Garis Merah!

NUUK – Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan kedaulatan pulau Arktik tersebut adalah “garis merah”. Pernyataan itu sebagai respons setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeklaim telah mengamankan akses total ke pulau terbesar di dunia tersebut berdasarkan kerangka kerja yang disepakati dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Berbicara kepada wartawan di Ibu Kota Greenland, Nuuk, Nielsen mengatakan bahwa dia masih belum mengetahui banyak aspek dari kesepakatan yang dicapai antara Trump dan Rutte.

“Saya tidak tahu apa isi perjanjian, atau kesepakatan itu, tentang negara saya,” kata Nielsen, seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga: PM Denmark: Bos NATO Tak Punya Mandat Atas Nama Greenland untuk Negosiasi dengan Trump

“Kami siap membahas banyak hal, dan kami siap menegosiasikan kemitraan yang lebih baik dan sebagainya. Tetapi kedaulatan adalah garis merah,” katanya lagi, ketika ditanya tentang laporan bahwa Trump berupaya mengendalikan wilayah di sekitar pangkalan militer AS di Greenland sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas.

“Kami tidak bisa melanggar garis merah. Kami harus menghormati integritas teritorial kami. Kami harus menghormati hukum internasional dan kedaulatan,” imbuh dia.

Dalam beberapa minggu terakhir, Trump telah meningkatkan ancamannya untuk merebut Greenland—wilayah otonom Kerajaan Denmark—dengan alasan bahwa wilayah itu dibutuhkan untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional AS dan mencegah penetrasi oleh China atau Rusia di wilayah Arktik.

Dorongan presiden AS ini telah menjerumuskan hubungan AS-Eropa ke titik terendah dalam beberapa dekade dan memicu kekhawatiran akan kelangsungan NATO.