loading…
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PP-PII) Ilham Akbar Habibie (tengah) bersama Viby Indrayana (kanan). Istimewa
Mereka di antaranya, Prof. Agus Taufik Mulyono. (Universitas Gadjah Mada), tokoh dari unsur pemerintahan, Dr. Ir. Desiderius Viby Indrayana (Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan OIKN), tokoh dari unsur profesi profesional, Ir. Iman Purwoto, (Ketua Umum ASTEKINDO), dan Ir. Eqbal Ludy (Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
Ahli Hukum Kontrak Konstruksi dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Finsensius Mendrofa menilai, masuknya nama Desiderius Viby Indrayana sebagai Wasekjen PP-PII periode 2024-2027 cukup menarik. Karena, latar belakang Viby Indrayana merupakan Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA).
“Munculnya nama Desiderius Viby Indrayana merupakan salah satu tokoh muda Indonesia pada sektor keselamatan konstruksi menambah gairah dan juga harapan yang lebih besar terhadap warna PP PII yang lebih dinamis dan progresif,” kata Finsensius dalam keterangannya, Senin (20/1/2025)
Finsensius menyampaikan, Viby Indrayana merupakan tokoh sentral dalam operasionalisasi dan pengelolaan IKN yang menjadi perwujudan keberlanjutan kerja dari perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi sebagai hasil kerja para insinyur Indonesia. “Beberapa karya besar yang telah dibuat oleh Desiderius Viby Indrayana salah satunya adalah membuat model safety leadership dalam sektor konstruksi di Indonesia,” puji Finsen.
Selain itu, lanjut Finsen, Viby yang merupakan alumni doktor lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), juga menggawangi, menginisiasi terbitanya Level of Service dari pengelolaan aset di Indonesia. Karena, selama ini keilmuan konstruksi lebih mengedepankan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan.
Ditambah, Viby yang menjadi salah satu punggawa inti PP-PII, juga aktif berbagi ilmu mengajarkan terkait profesionalisme keinsinyuran. Termasuk mengajar mengena aspek keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan (K3L) di Universitas Indonesia (UI) pada Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur.
Sebagai sebuah institusi besar yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, tutur Finsen, PII merupakan institusi yang sifatnya substantif dan mutlak wajib diikuti oleh segenap insinyur Indonesia.
“Tidak hanya berkaitan sebagai suatu kelompok networking, tetapi merupakan juga amanat UU yang mana wajib hukumnya bagi para insinyur Indonesia yang akan menjalankan kegiatan keinsinyuran memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) dan PII menjadi satu-satunya institusi secara undang-Undang yang diperbolehkan untuk melegitimasi seorang Insinyur,” papar dia.
