Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Upaya Prabowo Tertibkan Kebun Kelapa Sawit Ilegal Dinilai On The Track



loading…

Dosen Agribisnis IPB University Prima Gandhi menilai ketegasan pemerintah dalam menertibkan kebun kelapa sawit ilegal melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) patut diapresiasi. Foto: Ist

JAKARTA – Dosen Agribisnis IPB University Prima Gandhi menilai ketegasan pemerintah dalam menertibkan kebun kelapa sawit ilegal melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) patut diapresiasi. Ini sebagai langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan industri sawit nasional.

“Satgas PKH tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai garda depan dalam menata ulang tata kelola perkebunan sawit yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya, Kamis (10/4/2025)

Langkah ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menegakkan keadilan, menjaga ekosistem, serta meningkatkan nilai tambah bagi sektor perkebunan sawit nasional.

“Bukti komitmen Presiden Prabowo dengan meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan sawit nasional melalui kebijakan ini adalah penggabungan tiga BUMN yaitu Agrinas Palma, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Jaladri Nusantara menjadi Agrinas Palma Nusantara untuk mengoptimalkan pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Prima menuturkan kebijakan ini memperkuat peran negara dalam mengelola industri sawit yang lebih ramah lingkungan dan mendukung swasembada pangan serta energi.

Langkah awal usaha tani sektor hulu yang dilakukan Agrinas Palma Nusantara yakni mengklasifikasikan kebun kelapa sawit hasil penyitaan Satgas PKH dinilai sudah berada di jalur yang tepat.

“Hal ini tidak hanya memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memproduksi sawit yang ramah lingkungan,” ujar Prima yang sedang menyelesaikan program doktoralnya di Tokyo University of Agriculture, Jepang.

Gandhi yang juga Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang menyatakan selanjutnya PT Agrinas Palma Nusantara harus fokus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kebun sawit sitaan. Langkah ini penting agar kebun tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi negara.

Dia menyarankan guna mengefisiensikan biaya pengelolaan kebun sawit sitaan, Agrinas Palma Nusantara dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi akademik maupun vokasional pertanian.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *