Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Trust Indonesia Desak Dewan Pers Tertibkan Media Abal-Abal yang Kerap Memeras



loading…

Trust Indonesia mendesak Dewan Pers mengambil tindakan lebih konkret untuk menertibkan media abal-abal yang kerap menjadi modus aksi premanisme dan pemerasan. Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews

JAKARTA – Trust Indonesia mendesak Dewan Pers mengambil tindakan lebih konkret untuk menertibkan media abal-abal yang kerap menjadi modus aksi premanisme dan pemerasan.

Analis Trust Indonesia Abdul Jalil menuturkan banyaknya media abal-abal yang kerap melakukan pemerasan membuat banyak kalangan pengusaha terganggu ketika ingin berinvestasi di daerah.

“Ini hasil riset, kajian dan observasi kami di lapangan selama pilkada dan setelah pilkada. Banyak pengusaha dan calon Kepala Daerah yang mengaku jadi korban pemerasan media abal-abal. Mereka resah dengan ulah media abal-abal karena sudah mengganggu kenyamanan ketika beraktivitas di mana pun,” ujar Jalil, Sabtu (26/4/2025).

Dia sangat mendukung dan menghormati prinsip kebebasan pers demi tegaknya demokrasi dan hak-hak masyarakat. Namun, jangan sampai komitmen kebebasan pers ini justru ditunggangi oleh media abal-abal yang mengambil keuntungan dari cara yang buruk dan tidak bermoral.

Peristiwa penangkapan Direktur Pemberitaan Jak TV dalam kasus importasi gula harus menjadi momentum untuk memperjuangkan kebebasan pers.

“Kalau media abal-abal yang memeras itu bukan bagian dari komitmen kebebasan pers. Itu aksi kejahatan pemerasan. Dan mereka harus dipidana,” kata Jalil.

(jon)



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *