Tepis Analisis JK, Misbakhun Tegaskan Harga BBM Subsidi Aman hingga Akhir 2026

JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Misbakhun menilai narasi yang dibangun JK tidak didasarkan pada data fiskal terkini, bahkan berpotensi memanaskan situasi di tengah masyarakat.

“Analisis yang disampaikan Pak JK mengenai kondisi APBN dan harga minyak dunia cenderung kurang updated (diperbarui). Bisa jadi ini terjadi karena Pak JK tidak lagi memiliki akses langsung terhadap data terkini mengenai kondisi fiskal dan APBN,” ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Hadapi Krisis Energi, JK Minta Pemerintah Pertimbangkan Kurangi Subsidi BBM

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menegaskan tidak seharusnya kenaikan harga minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM. Misbakhun menegaskan dirinya berpegang pada arahan Presiden Prabowo yang memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi.

“Arahan Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi didukung oleh perhitungan yang cermat dan hati-hati dengan memperhatikan ruang fiskal yang ada,” imbuh Misbakhun.