Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Segera Lakukan Pembahasan dengan Menhan



loading…

Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan dukungannya terhadap wacana TNI memproduksi obat sendiri. Foto/SindoNews

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung wacana TNI memproduksi obat-obatan sendiri. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

“Oh, kami sangat mendukung. Besok kan Menteri Pertahanan akan bertemu kami di sini,” ucap Kepala BPOM, Taruna Ikrar, Kamis (15/5/2025).

Taruna menilai instansi dan lembaga di Indonesia bisa saja memproduksi obat, tak terkecuali militer. Menurut Tarunan, ini sama saja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menaungi beberapa perusahaan untuk memproduksi obat.

Baca juga: Label Depan Kemasan dan Cukai MBDK Strategi Tepat Lindungi Konsumen

“Kita tahu kan perusahaan negara ada dari BUMN, kayak Bio Farma, ada Kimia Farma. Terus dari pihak negara lagi yang lain kan ada perusahaan obat yang berhubungan dengan TNI. Jadi kita kan fasilitasi. Jadi sebetulnya intinya enggak ada masalah. Itu hal yang general aja,” sambungnya.

Meski demikian, BPOM memastikan akan melakukan pengawasan maksimal apabila nantinya militer telah memproduksi obat. Taruna menyebut tanggung jawab untuk mengawasi peredaran obat menjadi otoritas BPOM.

“Oh pasti, Badan POM akan mengawasi secara maksimal karena itu menjadi otoritas dan tanggung jawab kami,” ucapnya.

(cip)



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *