Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Saya akan Evaluasi Seluruh Pejabat



loading…

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumut. Foto/SindoNews

JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut). Sejumlah orang ditangkap dalam operasi senyap KPK itu, salah satunya Kadis PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Merespons hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya sampaikan kalau kemudian minggu depan saya mendapat restu Presiden, saya akan mengevaluasi eselon 1,2,3 seluruhnya sampai dengan pejabat pembuat komitmen,” kata Dody di Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).

Baca juga: Gelar OTT di Sumut, KPK Tangkap 6 Orang

Soal evaluasi ini, Dody mengatakan bukan bentuk sebagai ultimatum. Dody menegaskan, hal tersebut harus menunggu restu dari Presiden Prabowo. “Bukan ultimatum lah, mungkin udah beberapa bulan sudah seharusnya evaluasi. Tapi kan melakukan evaluasi harus ada restu dari Presiden,” jelas dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) dan 4 tersangka lain langsung mengenakan rompi oranye tahanan KPK.

Baca juga: OTT KPK di Sumut terkait Proyek Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *