Satu Suara Tak Boleh Dicederai, Apalagi Hilang

JAKARTA – Sebanyak delapan partai politik nonparlemen yang bernanung di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas mekanisme pilkada hingga ambang batas parlemen.

Pertemuan yang digelar secara tertutup itu, turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo; Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO); hingga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

“Ya, khusus untuk pilkada dan parliamentary threshold, itu khusus ini hari dibicarakan. Dan ini sangat penting, karena terus terang saja, parliamentary threshold itu juga merusak sistem,” ujar OSO usai pertemuan di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026) sore.

Baca juga: Sekber GKSR Diresmikan, OSO: Satu Kekuatan Mewakili 17 Juta Suara Rakyat yang Tidak Terakomodir

OSO meyakini, publik akan tumbuh kesadaran tak pentingnya ambang batas. “Nah, nanti kan ada kesadaran, ‘Loh, kalau orang sudah menang, sudah kuat, sudah, kenapa takut dengan 0 atau minimal 1% umpamanya, parliamentary threshold” ucapnya.

“Ya, apa yang dikhawatirkan? Enggak akan hilang kok suara yang sudah besar. Ya, kan? Dan enggak akan mengecilkan suara yang kecil,” tambahnya.

OSO menegaskan, tak boleh ada suara rakyat yang diciderai, apalagi hilang seperti Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. OSO pun menyatakan, partai yang tergabung dalam Sekber GKSR tak ingin satu suara rakyat hilang.