Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Refleksi 27 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Berharap Polri ke Depan Bisa Makin Profesional



loading…

Tokoh Aktivis 98 Mixil Mina Munir berharap Polri menjadi alat negara yang profesional sebagai penegak hukum di Tanah Air. Foto/SindoNews

JAKARTA – Tokoh Aktivis 98 Mixil Mina Munir berharap Polri menjadi alat negara yang profesional sebagai penegak hukum di Tanah Air. Hal itu disampaikan Mixil mengenai refleksi jalannya 27 tahun Reformasi sejak 1998 sampai 2025.

Sebab, mantan aktivis Forum Kota (Forkot) itu menyebut saat ini banyak oknum yang menjadikan Polri sebagai alat kekuasaan. “Saat ini polisi bukan sebagai alat negara, tapi dia sebagai alat pemerintahan itu yang enggak bisa ditoleransi. Polri tidak boleh menjadi alat politik bagi beberapa oknum, bagi orang yang berkuasa,” ujar Mixil, Sabtu (24/5/2025).

Mixil kemudian menyinggung salah satu hasil yang didapat dari Reformasi yakni Polri dipisahkan dari TNI. Kala itu, publik berharap besar Korps Bhayangkara bisa menjadi institusi yang tak terkooptasi militer. “Kalau dulu kan polisi memisahkan dari militer dengan harapan polisi bisa menjalankan fungsinya tidak di bawah dalam kooptasi militer,” kata dia.

Baca juga: RUU Polri Dianggap Menyimpang: Tambah Kekuasaan, Bukan Perbaiki Pengawasan

Mengenai wacara RUU Polri yang tengah dibahas, Mixil mengaku belum membaca secara keseluruhan. Namun, Mixil berharap hal itu tak membuat kewenangan Polri menjadi kebablasan.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *