Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Penjara Tak Bikin Koruptor Takut



loading…

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah Kejagung mengejar pengembalian kerugian negara disebabkan penjara tidak membuat koruptor jera. Foto: Dok SindoNews

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengejar pengembalian kerugian negara disebabkan penjara tidak membuat koruptor jera. Negara juga perlu uang untuk menjalankan program-program kerakyatannya.

“Seringkali pemidanaan penjara terhadap koruptor tidak membuat jera karena di samping koruptor bisa keluar masuk sel lantaran fasilitas baik berobat kesehatan maupun alasan lain, juga hukuman penjara tidak membuat jera bagi calon-calon atau koruptor baru,” ujar Fickar, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: Presiden Prabowo Ingin Buat Penjara Terpencil untuk Koruptor

Hal itu dikatakan Abdul Fickar merespons hasil survei LSI Denny JA yang menempatkan Kejagung sebagai lembaga paling dipercaya publik (61 persen). Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (60 persen) dan Kepolisian (54,3 persen).

Salah satu hal yang menyebabkan kepercayaan tinggi karena masyarakat senang dengan langkah Kejagung yang mengejar pengembalian kerugian dari tangan koruptor.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *