Pendidikan untuk Pembangunan



loading…

Candra Fajri Ananda Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/SINDOnews

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PENDIDIKAN merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, namun juga membuka peluang untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan ekonomi, kesehatan, hingga penguatan nilai-nilai sosial dan budaya. Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup.

Berlandaskan pada sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai negara dapat menikmati kemakmuran bangsanya seperti di Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Hal tersebut menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan pembangunan di Indonesia mencerminkan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia sekaligus lemahnya sistem pendidikan di negara ini.

Realita Pendidikan Indonesia

Sejatinya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan dengan terus meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemenkeu RI, alokasi anggaran pendidikan nasional terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2012, anggaran Pendidikan sebesar 297,37 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 20,4% dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp552,1 triliun. Alokasi anggaran pendidikan tersebut mencapai 20% dari total anggaran belanja tahun 2024, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nilai tersebut merupakan gabungan dari anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), dan pembiayaan investasi.

Ironisnya, dalam perjalanannya, pendidikan Indonesia hingga saat ini belum mengalami perkembangan yang berarti dari waktu ke waktu. Artinya, meski pemerintah secara konsisten menambah alokasi dana untuk sektor pendidikan, capaian yang diharapkan masih jauh dari realita di lapangan.

Laporan Tinjauan Belanja Publik Sektor Pendidikan (Education Public Expenditure Review) yang dilansir World Bank menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan Indonesia yang kini mencapai 20% dari APBN dan pembiayaan pendidikan yang terus meningkat beberapa tahun terakhir, namun belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan.

Hasil dari berbagai survei internasional menunjukkan bahwa output pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) sering kali menempatkan Indonesia pada peringkat bawah dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Terbaru, hasil penelitian PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara dengan skor matematika (379), sains (398), dan membaca (371). Hasil rata-rata untuk ketiga mata Pelajaran pada 2022 tersebut menunjukkan penurunan (learning loss) mencapai 12-13 poin dibandingkan 2018.

Secara keseluruhan, hasil PISA 2022 dapat dikategorikan termasuk yang terendah, setara dengan hasil yang diperoleh pada 2003 dalam membaca dan matematika, dan pada 2006 dalam sains. Angka tersebut menunjukkan bahwa sejak keikutsertaan kita pada PISA mulai dari 2000 sampai dengan 2022, belum terjadi peningkatan kualitas secara signifikan sebagaimana direpresentasikan oleh skor perolehan sepanjang 2000-2022.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *