loading…
Kementerian Pertahanan (Kemhan) hingga saat ini masih mengkaji tindak lanjut pembelian pesawat jet tempur mutakhir F-15EX. Foto/SindoNews
Kepala Biro Infohan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengungkapkan pembelian alutsista harus dikalkulasi secara cermat terkait dengan unit yang akan dibeli dan kebutuhannya agar selaras dengan kekuatan keuangan negara. Terlebih lagi, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini yang tengah dalam situasi tidak ideal sehingga pemerintah perlu ada penyesuaian anggaran.
‘’Kementerian Pertahanan ada pada posisi mendukung keputusan pemerintah. Kembali lagi nanti keputusan ada di pemerintah pusat dan Kementerian keuangan,” papar Frega dalam webinar “Kamu Bertanya, Kemhan Menjawab” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Selain itu, proses pembelian pesawat jet tempur seperti F-15EX dari Boeing itu sifatnya adalah pembiayaan multiyears yang bisa memakan waktu 6 hingga 7 tahun.
“Selama belum ada kontrak yang ditandatangani, kita belum ada keterikatan untuk membeli dan tentunya dengan kondisi saat ini proses masih berjalan, walau dari pemberitaan sempat ada penandatanganan MoU,” kata jenderal bintang satu ini.
Meski begitu, Frega meyakinkan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah tidak akan berpengaruh pada upaya untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dengan sumber daya yang ada.
Seperti diberitakan, Boeing Company mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembelian jet tempur F-15 yang diteken di The Boeing Company, St Louis, Missouri, Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2023 saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Semula, Indonesia diproyeksikan memboyong 36 unit jet F-15. Namun, kini kabar terbaru Indonesia hanya akan mengakuisi 24 unit. Nominal kontrak per unit lebih dari USD100 juta atau sekitar Rp1,68 triliun.
