loading…
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat pelatihan dan penyaluran pekerja migran Indonesia. Foto/Istimewa
MoU ini bertujuan untuk memperkuat pelatihan calon pekerja migran melalui sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan PBNU, serta mempersiapkan pekerja untuk bekerja di luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan kerja sama ini meliputi pelatihan dalam berbagai sektor, termasuk keperawatan.
“Kami menandatangani MoU, kita ingin mengonsolidasikan sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan PBNU, termasuk pelatihan, kemudian juga keperawatan yang bisa kita siapkan untuk menyambut pembukaan lapangan kerja di beberapa tempat,” ujarnya.
Karding menuturkan, pekerja migran yang telah dilatih akan memiliki peluang besar untuk bekerja di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Karding menilai kemampuan bahasa yang sudah dimiliki oleh banyak pekerja migran Indonesia, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab, menjadi nilai tambah bagi mereka.
“Termasuk kemungkinan kita kirim ke Arab atau Uni Emirat Arab, karena mereka sudah rata-rata bahasa Inggris dan bahasa Arabnya sudah bagus. Jadi kita sangat berkepentingan untuk mengajak sekolah-sekolah ini bekerja sama,” ujarnya.
Selain bekerja sama dengan PBNU, Kementerian P2MI berencana menjalin kerja sama serupa dengan organisasi-organisasi lain, termasuk Muhammadiyah. Langkah ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelatihan dan memastikan peningkatan keterampilan calon pekerja migran di berbagai sektor.
“Kami rencananya mau sowan ke Muhammadiyah tujuannya sama. Pokoknya kita harus banyak menyiapkan peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan bekerja bersama semua lembaga yang memungkinkan untuk peningkatan SDM,” kata Karding.
Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Peningkatan keterampilan pekerja migran diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah pekerja migran ilegal yang sering kali menghadapi masalah hukum dan kesejahteraan di luar negeri.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga menandatangani MoU dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya seperti Wakil Menteri HAM Mugianto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Gubernur Lemhannas Tb Ace Hasan Syadzily, serta Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono.
(rca)
