Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Nggak Ada, Tidak Boleh Bikin Aturan Sendiri!



loading…

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan syarat vasektomi untuk menerima bansos yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tidak ada. Foto/SindoNews/Achmad Al Fiqri

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa syarat vasektomi untuk menerima bantuan sosial (bansos) yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tidak ada.

“Nggak ada, nggak ada. Nggak ada syarat itu!” tegas Muhaimin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).

Ia menegaskan, aturan vasektomi sebagai syarat penerima bansos tidak ada. Cak Imin, sapaan akrabnya, mengingatkan Dedi untuk tidak membuat aturan sendiri.

“Aturan nggak ada. Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tandas menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengusulkan kebijakan yang menjadikan keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP) sebagai syarat untuk menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah provinsi.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih adil dan mencegah penumpukan bantuan pada satu keluarga saja.

Dedi Mulyadi menilai bahwa banyak keluarga prasejahtera yang memiliki banyak anak meskipun penghasilannya terbatas.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *