loading…
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu meredam guncangan efek kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Foto/Istimewa
Misbakhun mendorong tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi menyeluruh demi menghadapi guncangan akibat kebijakan yang populer disebut Trump 2.0 tersebut. “Konsolidasi itu perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana pun pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menghitung untung rugi kebijakan tarif baru di AS pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Misbakhun melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Dia berpendapat, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah awal yang tepat dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melobi AS. Dia mengharapkan tim khusus itu segera membawa hasil positif bagi Indonesia. “Tentu kita semua berharap pada hasil tim khusus ini. Upaya renegosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik,” tuturnya.
Misbakhun mengungkapkan data transaksi perdagangan Indonesia – AS pada 2024. Pada tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD26,4 miliar. Menurut Misbakhun, angka itu setara dengan 9,9% dari total kinerja ekspor nasional Indonesia. “Posisi surplus di pihak Indonesia,” ujarnya.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu juga memerinci soal ekspor Indonesia ke AS yang didominasi industri padat tenaga kerja, seperti tekstil, garmen, alas kaki, minyak sawit (CPO), hingga peralatan elektronik. Misbakhun pun menduga kebijakan tarif ala Presiden Trump akan memukul industri produk ekspor di Indonesia.
“Industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar US yang menjadi lebih mahal karena terkena dampak tarif tambahan baru. Untuk bisa bersaing dari sisi harga, produk buatan Indonesia harus makin efisien dalam struktur biaya produksi, sekaligus untuk menjaga kelangsungan usaha mereka,” ujar Misbakhun.
Alumnus Sekolah Tinggu Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan dampak tarif tambahan baru di AS pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan, bahkan bisa berefek ke APBN.
“Bisa jadi tekanan itu akan memengaruhi struktur laba mereka dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak mereka ke negara. Selama ini kinerja penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan faktor harga komoditas dunia. Jadi, target penerimaan negara dalam APBN 2025 harus dihitung ulang,” katanya.
