loading…
Manifesto Industri Event Indonesia diluncurkan oleh Backstagers Indonesia Event Management Association. Foto/Istimewa
Manifesto tersebut adalah sebuah dokumen strategis yang menyoroti pentingnya industri event sebagai pilar ekonomi kreatif dan menawarkan peta jalan industri event sebagai solusi atas tantangan kebijakan serta ketidakpastian global.
Adapun Manifesto ini merupakan hasil kolaborasi antara pelaku industri event seperti komunitas event owner, rental indonesia, akademisi, dan pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan industri event Indonesia agar lebih kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.
Pasalnya, industri event global menyumbang $2,5 triliun bagi perekonomian dunia dan menciptakan 26 juta lapangan kerja sebagaimana studi Oxford Economics (2018). Di Indonesia, sektor ini berkontribusi Rp120 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menopang 278.000 pekerja, menjadikannya tulang punggung ekonomi kreatif dan pariwisata nasional.
Akan tetapi, kebijakan terbaru seperti pemangkasan anggaran pemerintah di 16 pos belanja strategis dan kompleksitas regulasi industri event dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Ketua Umum Backstagers Indonesia Andro Rohmana mengatakan banyak persepsi bahwa event itu biaya.
“Padahal menurut studi global, event merupakan instrumen investasi, salah satu mesin penunjang ekonomi. Seperti yang kita lihat dari data ASEAN Games 2018 dapat memberikan kontribusi PDB Rp22,3 triliun dan KTT G20 dapat memberikan dampak instan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 8,11% dalam satu kuartal,” ujar Andro Rohmana, Rabu (12/2/2025).
Dia mengatakan bahwa dokumen Manifesto Backstagers Indonesia menarik untuk disimak karena analisa dan perkembangan industri event sudah tergambar dengan jelas. Termasuk, lanjut dia, tantangan industri event yang masih terlihat banyak yang belum terurai.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah cukup lama mempersiapkan manifesto ini. Awalnya, pihaknya melakukan kajian untuk menjawab solusi masalah klasik seperti birokrasi yang cukup kompleks dibandingkan negara ASEAN lainnya.
