loading…
Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek). FOTO/Binti Mufarida
Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban atas kritik masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski banyak pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat sejumlah menteri yang dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan publik apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam artikel ini, dibahas lebih lanjut mengenai menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan dan mungkin berisiko digeser.
3 Menteri Prabowo yang Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle
1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Manusia yang mendapat sorotan tajam karena dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, angka yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya dalam mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM dalam proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tidak menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai dalam menyelesaikan masalah HAM.
3. Selama menjabat, Pigai tidak terlihat turun langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang diharapkan banyak pihak, berdasarkan pengalamannya di Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang lebih aktif dan berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.
2. Menteri Koperasi dan UKM: Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), juga masuk dalam daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun memiliki latar belakang yang cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru dalam mengelola koperasi dan memperbaiki perekonomian usaha kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie tidak memberikan inovasi yang berarti untuk sektor UKM yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau program yang terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM.
2. Kasus pencurian data yang melibatkan staf Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang sebelumnya berada di bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja sama dengan pengelola judi online yang melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie dalam memimpin kementerian.
Sektor UKM dan koperasi memerlukan pemimpin yang mampu berinovasi dan menghadirkan solusi konkret untuk mendukung ekonomi rakyat. Bila Budi Arie tidak dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet bisa menjadi langkah yang tepat untuk menggantikannya.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang kurang baik dalam survei Celios. Bahlil, yang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru menimbulkan polemik besar di masyarakat.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang menyebabkan antrean panjang dan kesulitan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Dampak sosial dari kebijakan ini sangat besar, karena banyak pedagang kecil yang kehilangan sumber penghasilan mereka akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi dan perencanaan yang matang menyebabkan kebijakan ini menjadi masalah bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini dan potensi gangguan sosial yang ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang lebih mampu merancang kebijakan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang mudah. Namun, berdasarkan hasil survei dan analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:
1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah: Kinerja beberapa menteri yang dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika mereka tidak dapat menunjukkan hasil yang positif, pemerintah mungkin akan kehilangan dukungan dari masyarakat, terutama jika masalah tersebut berlarut-larut tanpa ada perbaikan.
