Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Mendagri-Menteri P2Ml Sepakat Perkuat Perlindungan PMI dan Cegah TPPO


loading…

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding usai bertemu membahas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Kamis (14/11/2024). Foto/Ist

JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting.

Baca Juga

Kisah Pilu Munirah TKI asal Karawang yang 12 Tahun Disiksa di Arab Saudi

Di antaranya, memperkuat perlindungan PMI dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Karding menyampaikan, Mendagri Tito sangat antusias dan mendukung upaya perlindungan PMI. Salah satu kesepakatan yang disetujui adalah mempercepat layanan satu atap bagi calon PMI agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan cepat.

“Kami ingin layanan bagi PMI tidak ribet dan panjang. Nanti ada mal pelayanan publik atau sistem terpadu untuk mempermudah mereka,” ujar Karding, Kamis (14/11/2024).

Selain itu juga menyoroti tingginya biaya pelatihan bagi calon PMI. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan keringanan biaya untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah.

Baca Juga

Kisah Pilu Mariana, TKI Lombok Timur yang Bekerja di Suriah Tanpa Gaji 4 Tahun

“Kami ingin ada kebijakan bersama untuk meringankan beban calon PMI, terutama di daerah kantong PMI,” katanya.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *