Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Masinton Ungkap Alasan Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret di Magelang



loading…

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memberikan keterangan kepada media di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025). FOTO/YOHANES DEMO

JAKARTA – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu mengungkapkan alasan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menunda keikutsertaan dalam kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, semua itu karena adanya ketidakadilan hukum.

Namun, Masinton enggan menjelaskan secara gamblang bentuk ketidakadilan hukum tersebut. Ia juga enggan menyebut apakah penundaan ini terkait penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

“Alasan penundaannya apa, ya sudah jelas ya, karena ada ketidakadilan hukum. Jadi kita memperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini,” katanya ditemui di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Menurutnya, ketidakadilan hukum yang sedang diperjuangkan ini berlaku secara umum. Sebab, pada dasarnya hukum bisa menjerat siapa pun warga negara Indonesia. Meski begitu, dalam konteks ini ia menilai masyarakat sudah bisa membaca tujuan dari instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Mau menjerat siapa pun lah. Keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau kelompok, tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan bahwa sebanyak 55 kepala daerah dari kader PDIP telah berkumpul di Magelang. Mereka direncakan untuk bergabung dalam kegiatan retreat tersebut.

“Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Pram (Gubernur DKJ Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan. Makannya semua standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” ujarnya.

(abd)



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *