Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Masih Ada 50 Orang Anggota Kabinet Prabowo Belum Lapor Harta Kekayaan, Siapa Saja?



loading…

Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok SINDOnews/Binti Mufarida

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada 50 orang anggota Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ). Hingga saat ini, sebanyak 59 orang menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang telah melaporkan LHKPN.

“Menteri dan Wakil Menteri total 109 orang, (yang sudah) lapor LHKPN 59 orang. (Yang) belum lapor 50 orang,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dikutip Jumat (15/11/2024).

Selain menteri dan wakil menteri, Pahala menuturkan ada dua orang Utusan Khusus dan empat penasihat khusus presiden yang juga sudah melaporkan LHKPN. “Utusan Khusus (presiden) tujuh orang, (yang sudah) lapor LHKPN dua orang. Penasihat khusus (ada) 7 orang, (yang sudah) lapor LHKPN 4 orang,” jelas dia.

Sebelumnya, KPK mengingatkan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk mengisi LHKPN. Adapun batas waktu penyampaian LHKPN yakni tiga bulan setelah dilantik.

“Kita harapkan sebelum tiga bulan sudah semua lah gitu ya (lapor LHKPN). Supaya enak juga, di kita kan kelihatan transparansinya,” kata Pahala Nainggolan.

Pahala menuturkan, pihaknya akan menyurati para menteri hingga wakil menteri yang belum melaporkan LHKPN. “Enggak, kita paling kalau sudah dekat-dekat sebulan lagi baru kita suratin. Kan dia sudah tahu kewajibannya masing-masing. kalau enggak ya pasti stafnya mengingatkan lah kan itu, ‘Pak, ini 3 bulan pak ini sudah 2 bulan lagi nih kira-kira gitu ya’,” ujar dia.

(rca)



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *