Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Mantan Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor



loading…

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berharap masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang terafiliasi dengan koruptor pada Pilkada 2024. FOTO/IST

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Yudi Purnomo Harahapberharap masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang terafiliasi dengan koruptor pada Pilkada 2024. Menurutnya, hal tersebut penting karena Pilkada merupakan momentum bagi masyarakat untuk memajukan daerahnya.

“Harapan memang kembali ke masyarakat untuk tetap memilih calon yang memiliki rekam jejak yang baik tak ada afiliasi terhadap kasus korupsi. Ini idealnya,” kata Yudi saat dihubungi wartawan, Jumat (1/11/2024).

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini mendorong agar masyarakat mempelajari dengan baik rekam jejak calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan koruptor. Terlebih, kata dia, saat ini akses informasi mudah didapat, jadi masyarakat bisa dengan mudah mencari tahu latar belakang calon kepala daerah sesuai dengan referensinya.

“Ya memang akhirnya kita berpulang kepada masyarakat yg memilih. Banyak dari kontestan sudah jelas latar belakangnya memiliki rekam jejak atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang koruptif,”

Meskipun demikian, Yudi mengakui bahwa tak ada larangan bagi keluarga atau kerabat koruptor untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bahkan, mantan koruptor yang sudah selesai menjalankan hukuman pun diperbolehkan mencalonkan lagi.

“Ini konsekuensi terhadap demokrasi sebagai pilihan,” ungkapnya.

Namun Yudi tetap mengajurkan agar masyarakat memilih calon kepala daerah yang tidak ada sangkut pautnya dengan koruptor.

“Pilkada ini sangat penting karena efek akan langsug dirasakan oleh masyarakat. Para calon tersebut akan memiliki kekuasaan anggaran, penempatan, dan pengangkatan penjabat daerah yang akan langsung berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.

“Intinya saatnya masyarakat memilih calon dengan teliti dan juga peran aparat penyelenggara pilkada dan penegak hukum harus memiliki kontribusi bagi terciptanya pilkada yang fair,” katanya.

(abd)



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *