loading…
Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Foto/Felldy Utama
Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa berdasarkan diplomasi hubungan Internasional, Indonesia saat ini dianggap belum memiliki Coast Guard . Menurut dia, Coast Guard yang kuat adalah berfungsi sebagai otoritas utama lembaga penegak hukum maritim.
“Ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang kerap disalahartikan sebagai Coast Guard, belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh,” kata pria yang akrab disapa Aher saat membuka rapat.
Aher menyebut, fragmentasi kewenangan urusan kelautan saat ini terbagi ke dalam berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga itu di antaranya Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan dan Kelautan.
Kendati demikian, kata dia, dari banyaknya lembaga tersebut, ternyata tidak adanya satu otoritas tunggal. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim.
Dengan begitu, koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien. Dia mengatakan, dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan laut, bahan bakar yang diperlukan menjadi besar.
Padahal, lembaga-lembaga itu memiliki tugas yang saling terkait. “Kalau diefisienkan menjadi satu kelembagaan yang terpadu, tentu sangat baik secara ekonomi maupun hasil dari penjagaan pertahanan keamanan dan penegakan hukum,” ujarnya.
Legislator PKS itu memandang bahwa TNI AL adalah lembaga yang seharusnya paling pokok dalam menangani urusan kelautan, karena tugasnya bukan semata-mata urusan keamanan dan penegaoan hukum, melainkan juga penegakan kedaulatan negara.
“Untuk itu TNI AL perlu membangun hubungan antara seluruh stakeholder terkait keamanan laut dengan dibangun atas prinsip supportive and collaborative relationship,” pungkasnya.
(rca)
