loading…
Raker Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Bawaslu, Senin (10/3/2025). Rapat membahas soal pemungutan suara ulang. FOTO/ACHMAD AL FIQRI
Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, kedua daerah yang belum mempunyai anggaran untuk menggelar PSU yakni Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dan Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan.
“Jadi prinsipnya total dari 24 kabupaten/kota itu hanya tinggal tersisa 2 kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemda setempat yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digul,” kata Yulianto saat Raker bersama Komisi II DPR, Senin (10/3/2025).
Dari materi paparan yang ditampilkan, kekurangan anggaran untuk PSU di Kabupaten Pasaman mencapai Rp12,1 miliar dan Kabupaten Boven Digul Rp30,1 miliar. Bila dijumlah kekurangan anggaran dua kabupate itu mencapai Rp40,2 miliar.
Sementara 22 daerah lainnya, anggaran untuk menggelar PSU ditambal oleh pemerintah daerah (pemda). Yulianto mengatakan, ketersediaan anggaran pemda untuk menggelar PSU diambil sari dana NPHD Pilkada 2024.
“Jadi ketersediaan anggaran tersebut bersumber dari sisa dana NPHD Pilkada 2024, dan kemudian kekurangan anggaran masih menunggu dari Pemda,” katanya.
Ia menyampaikan, KPU akan berkoordinasi secara intensif dengan jajaran pemda setempat untuk memastikan ketersediaan anggaran PSU Pilkada 2024. “Kemudian nanti berikutnya seandainya belum tersedia anggaran kan tentu kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, terutama ke Kemendagri,” katanya.
Sebelumnya, KPU mengungkapkan kebutuhan Rp486 miliar untuk menyelenggarakan PSU Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
“Jadi secara total bapak/ibu sekalian pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati kebutuhan perkiraan-kebutuhan itu di Rp486.383.829.417,” kata Afifuddin.
(abd)
