loading…
Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar dalam acara Rakyat Bersuara: Tiga Terlapor Ijazah Jokowi Bersaksi di iNewsTV, Selasa (29/4/2025). FOTO/TANGKAPAN LAYAR INEWSTV
Ahli Digital Forensik, Rismon Hasiholan Sianipar alias RHS yang turut dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat itu sebuah kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Menurutnya menganalisis dokumen, foto, video, dan audio memang sesuai ilmu yang dimilikinya.
“Ada ilmunya pertama, fake document analys, fake audio analys, fake image analys, fake video analys itu dalam ruang akademik kalau hasilnya tidak disukai orang jangan merasa gak suka ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah,” kata Rismon dalam acara ‘Rakyat Bersuara: Tiga Terlapor Ijazah Jokowi Bersaksi’ di iNewsTV, Selasa (29/4/2025).
Sebelumnya, tim hukum pelapor tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan awal pada Senin (28/4/2025). Perwakilan tim hukum, Rusdiansyah menyebutkan pihaknya membawa sejumlah saksi dan rekaman dugaan ajakan hasutan perihal ijazah palsu tersebut.
“Kedatangan kami hari ini memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Pusat atas laporan kami kemarin. Nah hari ini terlapor klien kami akan diperiksa diminta ikat renang oleh penyidik. Agar terlapor juga bisa segera diperiksa. Nah itu mungkin kedatangan kami hari ini. Nah barang bukti yang kami bawa hari ini rekaman penyampaian ajakan hasutan kepada warga negara lain untuk melakukan tindakan,” kata Rusdiansyah di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (28/4).
“Beserta hari ini juga kami bawa saksi untuk bisa dimintai keterangan agar kasus ini cepat diproses oleh pihak Polres Jakarta Pusat,” tambahnya.
Rusdi mengatakan pemeriksaan berkaitan dengan laporan dugaan penghasutan yang dilakukan empat orang salah satunya Roy Suryo alias RS Cs.
“Ya pemeriksaan tentu saja terkait seputar laporan kami dugaan penghasutan yang telah dilakukan oleh empat orang yang selama ini teman-teman ketahui dan harapan kami juga agar kasus ini cepat kelar sehingga ketertiban di masyarakat dapat terwujud dan masyarakat juga terlindungi dari dugaan tindak pidana penghasutan yang dapat merugikan masyarakat. Jadi ini harus segera karena ini sebenarnya umumnya tanpa dilapor pun sebenarnya negara wajib hadir apalagi ini dilaporkan,” ujarnya.
“Jadi orang-orang yang selama ini menciptakan keresahan, kegaduhan yang sengaja menghasut warga negara menciptakan ketidaktertiban harus segeradiproses agar dapat memberikan kepastian hukum,” tambahnya.
(abd)
