loading…
Ketua Bidang Agriculture Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Ato Ismail mendukung wacana pemanfaatan 20 juta hektare hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air. Foto/Istimewa
Menurut Ato’, Indonesia masih memiliki luas hutan yang signifikan. “Pada akhir 2023, luas hutan di Indonesia mencapai 125 juta hektar,” katanya dalam Seminar Swasembada Pangan MN KAHMI, Jumat (31/1/2025).
Seminar tersebut menghadirkan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi sebagai Keynote Speaker, serta beberapa pembicara, antara lain Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh, anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri MS, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Sofyan Sjaf, dan Andaru Fadhil Aulia dari BNI.
Ato’ menjelaskan, pembukaan lahan ini berpotensi menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru melalui program hilirisasi agrobisnis. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp20.000 triliun dan menghasilkan Rp1.000 triliun dalam bentuk pajak bagi negara.
Lebih lanjut, Ato’ menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dan agrobisnis dunia. Kehilangan luas sawah sebesar 90.000 hektare per tahun dapat diatasi dengan membuka lahan sawah baru yang dikelola oleh perusahaan swasta dengan subsidi terbatas, serupa dengan mekanisme dukungan terhadap petani.
Terkait isu deforestasi, Ato’ menegaskan, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia mengutip pernyataan seorang Dekan Fakultas Kehutanan IPB yang merujuk pada laporan Mongabay tahun 2022, bahwa tanaman kelapa sawit mampu menyerap 57,2 ton karbon dioksida ekuivalen per hektare per tahun.
Ia juga menyoroti dampak positif investasi kelapa sawit dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, termasuk peningkatan lapangan kerja, pembukaan akses jalan ke daerah terpencil, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek berganda (multiplier effect). Salah satu contoh nyata dari efek berganda ini adalah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).
Sebagai rekomendasi, Ato’ mengusulkan alokasi 15% dari APBN untuk program swasembada pangan dan energi. Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus tetap berada di tangan pengusaha dan pekerja lokal, serta melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Jafar Hafsah, turut mendukung pembukaan lahan hutan untuk pertanian. “Lahan pertanian kita semakin berkurang setiap tahunnya,” ujar Jafar.
