loading…
Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan komitmen untuk mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menyerukan perlawanan terhadap disinformasi dalam memperingati HPN 2025. Foto/Ist
Maraknya disinformasi dinilai semakin mengancam ruang publik, demokrasi, serta harmoni sosial di Indonesia.
“Dalam era disrupsi digital, kebenaran sering kali terdistorsi oleh kepentingan tertentu. Kita tidak bisa membiarkan hoaks dan disinformasi merusak sendi-sendi kebangsaan. Media mainstream harus menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Jakarta, Minggu (9/2/2025).
Di era digital saat ini, kata dia, banjir informasi di media sosial dan berbagai platform digital telah melahirkan tantangan besar bagi masyarakat dalam memilah kebenaran.
Hoaks, fitnah, dan berita yang terdistorsi sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan dengan fakta yang disampaikan oleh media yang memiliki standar jurnalistik yang kuat.
“Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap informasi, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional,” ujar Addin Jauharudin.
Selain itu, GP Ansor juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi media mainstream, di mana gelombang digitalisasi yang tidak terkendali menyebabkan banyak perusahaan media harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para jurnalis dan pekerja medianya.
Hal ini terjadi karena serbuan platform digital dan media sosial yang mendominasi distribusi serta monetisasi berita. Sementara media arus utama yang mengedepankan prinsip jurnalistik mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya.
GP Ansor menegaskan bahwa media mainstream harus menjadi benteng utama dalam menghadapi tsunami informasi yang tidak terkendali dan menyerukan langkah konkret untuk mendukung ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.
