HKTI Optimistis Prabowo Bakal Sejahterakan Petani

JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI ) optimistis presiden terpilih Prabowo Subianto bakal meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebab Prabowo dianggap sebagai Presiden yang memiliki jiwa petani dan menjiwai pertanian.

“Ini jadi yang membahagiakan petani dan pertanian Indonesia. Menjadi modal dan semangat kuat bagi pertanian nasional,” ujar Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024, Selasa (24/9/2024).

Menurut Fadlizon, Prabowo adalah Ketua Dewan Pembina HKTI yang juga mantan Ketua Umum DPN HKTI dua periode yakni 2004-2010 dan 2010-2015. Saat ini, bangsa Indonesia memiliki seorang presiden yang merupakan kader tani.

“Kita berharap, dengan dipimpin kader HKTI, pertanian kita ke depan bisa lebih maju dan petani kita jadi lebih sejahtera,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

HKTI memandang kesejahteraan petani di Pemerintahan Prabowo akan semakin diperjuangkan. Kunci ketersediaan pangan adalah kesejahteraan petani. Jika petani tak sejahtera, mereka akan pindah ke profesi lain dan mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan non-pertanian. Ketika itu terjadi, maka masa depan pangan Indonesia akan terancam.

Fadli Zon menyebut, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, HKTI telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial. Pertama, soal produktivitas. Setidaknya ada tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk.

”Kami melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil. Benih yang menjadi faktor terbesar dari kesuksesan usaha tani harus tersedia dan dijamin unggul. Begitu juga ketersediaan pupuk harus dijamin sesuai kebutuhan, dosis dan tepat waktu,” katanya.

Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. HKTI sejak lama telah menyampaikan petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output. HKTI mengusulkan agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah tiap tahun harus direvisi dan menjamin petani untung. HKTI telah menyampaikan usulan kepada presiden terpilih agar HPP harus menjamin 30% keuntungan bagi petani.