Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Heboh Video Hasto Beredar Luas, Tuding Jokowi Dalang Pelemahan KPK



loading…

Video berisikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). FOTO/TANGKAPAN LAYAR

JAKARTA – Sebuah video menghebohkan beredar luas di media sosial. Video berisikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Dalam video itu, Hasto menjelaskan, cerita ini diawali pada 7 Mei 2024 ketika menghadiri pidato Pemilu dan Jalan Kebudayaan yang disampaikan oleh Prof Sri Sulistyowati di Universitas Indonesia (UI). Di acara itu, Hasto mengaku bertemu dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya.

“Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, ‘saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi?” kata Hasto menceritakan percakapannya dengan Novel dalam sebuah video yang beredar, Sabtu (22/2/2025).

Hasto mengaku memberikan jawab tegas kepada Novel ketika itu. Hasto mengatakan, jika ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Namun, ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan.

“Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah,” ujarnya.

Dalam video itu, Hasto menyinggung ketika pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution ingin mencalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Saat itu, dia mengatakan kepada Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya di dalam mencalonkan anak dan menantunya.

“Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu,” tuturnya.

Dari situlah, Hasto mengaku merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Sebab, dia menegaskan kembali kepada Jokowi bahwa ketika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *