
loading…
Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kembali disorot. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah tidak mengulang pola lama yakni janji manis tanpa implementasi nyata. Foto: Dok Sindonews
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini, Selly menuturkan bahwa kesiapan haji bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan jutaan jemaah Indonesia.
Baca juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang
“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, Selly menemukan persoalan klasik kembali berulang yaitu akomodasi jauh dari standar. Dia menemui hotel jemaah berjarak hingga 13 kilometer dari Masjidilharam melampaui batas ideal 4–5 kilometer yang sebelumnya disepakati.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tapi berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, fasilitas dasar seperti tempat wudu juga ditemukan dalam kondisi tidak layak, bahkan berisiko membahayakan.
Masalah lain muncul di sektor katering yang dinilai belum terintegrasi dengan baik. Selly mengingatkan dengan pengalaman panjang Indonesia dalam penyelenggaraan haji seharusnya persoalan mendasar seperti ini tidak lagi terjadi.