loading…
Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya optimistis keberlanjutan kebijakan hilirisasi dari era Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto/istimewa
Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya optimistis keberlanjutan kebijakan hilirisasi dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai target 8%.
Hal ini disampaikan oleh Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk “Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).
“Kami akan terus mengawal agar regulasi yang ada mampu menstimulasi hilirisasi nikel dengan tepat. Dengan adanya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis yang sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan baik,” ujar Bambang.
Golkar, kata Bambang, akan mengawal dan mengamankan kebijakan hilirisasi tersebut baik melalui jalur parlemen maupun jalur eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran banyak berasal dari kader Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.
“Jadi, kita siap berkontribusi memastikan kebijakan hilirisasi Pak Presiden Prabowo berjalan maksimal dan bisa memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 8%,” tandas Bambang.
Di DPR, Golkar akan mengawal kebijakan hilirisasi nikel melalui fungsi-fungsi DPR baik legislasi, pengawasan dan anggaran. Fraksi Golkar di DPR akan memastikan kebijakan hilirisasi nikel didukung oleh regulasi yang kuat, diawasi secara transparan dan akuntabel serta kebijakan tersebut didukung oleh anggaran memadai.
Sementara di eksekutif, Golkar memiliki sejumlah kader yang menduduki tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran. Selain Bahlil, sejumlah menteri di bidang ekonomi yang berasal dari Partai Golkar adalah Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
