Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Dimungkinkan jika Terjadi Penyimpangan Penyidik



loading…

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews, Selasa (3/6/2025). Foto: iNews

JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyatakan gelar perkara khusus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih dimungkinkan. Meski demikian, ada syaratnya yakni harus ada penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam gelar perkara sebelumnya.

Diketahui, Bareskrim Polri menghentikan penyidikan perkara ijazah palsu Jokowi karena tidak ditemukan unsur pidana. Penghentian penyidikan setelah polisi melakukan gelar perkara.

Baca juga: Bongkar Keganjilan Ijazah Jokowi, Roy Suryo: 99,9 Persen Tak Identik dengan Pembanding

“Mungkin akan terjadi (gelar perkara khusus) ketika misalnya penyidikan dinilai ada penyimpangan. Ada misalnya yang tidak benar. Kalau tidak ada penyimpangan tidak bisa, karena berdasarkan fakta dan data di lapangan,” ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam program Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews, Selasa (3/6/2025).

Gelar perkara khusus ini dilakukan Pengawas Penyidikan (Wassidik). Nanti Wassidik akan melihat langsung bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan sebelumnya.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *