Belajar dari Bencana Sumatera, Prabowo Minta Kepala Daerah Siapkan Lumbung Desa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh daerah di Indonesia mengambil pelajaran dari bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, setiap desa hingga provinsi harus memiliki lumbung pangan agar mampu bertahan saat terjadi gangguan komunikasi dan logistik .

“Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu, bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan, kecamatan itu harus bisa bertahan, kabupaten itu harus bisa bertahan,” kata Prabowo saat memberikan arahan di depan Kepala Daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Prabowo mengatakan konsep lumbung desa sejatinya telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan perlu dihidupkan kembali. Ia menekankan pentingnya membangun lumbung pangan berjenjang dari desa hingga nasional.

Baca Juga: Soal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Sumbar-Sumut, Pengamat Sarankan Tiru BRR Era SBY

“Tanyalah kepada kakek-kakek kita dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu, kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pentingnya kemandirian pangan di setiap daerah sebagai respons atas kondisi geografis Indonesia yang luas dan tantangan logistik yang mahal. Menurutnya, ketergantungan antarpulau justru membuat harga pangan melonjak di daerah tertentu, sehingga negara harus mendorong setiap wilayah mengoptimalkan potensi pangannya sendiri.

“Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah, kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten. Masalahnya adalah karena negara kita begitu besar, tidak bisa satu pulau tergantung pulau lain,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, ongkos logistik itu terlalu besar, sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah mungkin hanya Rp8 ribu atau Rp9 ribu, di suatu provinsi bisa Rp25 ribu karena faktor komunikasi dan faktor logistik. “Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan,” ujarnya.