loading…
Badan Penyelenggara Haji perlu penguatan kelembagaan dan kewenangan dalam Revisi UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ini diungkapkan Ketua Umum SAHI Abdul Khaliq Ahmad di Jakarta, Sabtu (12/4/2025). Foto: Ist
Dia menjelaskan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mendesak segera direvisi karena sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
“Pembentukan Badan Penyelenggara Haji di bawah pemerintahan Presiden Prabowo perlu ditopang regulasi yang kuat agar efektivitas kelembagaan badan ini optimal dan mampu berperan dalam mengatasi berbagai masalah seputar pelaksanaan haji dan umrah yang terus berulang setiap tahun,” ungkap Khaliq.
Sementara, Kementerian Agama fokus pada pembinaan dan pendidikan keagamaan yang sangat dibutuhkan umat dalam rangka pengembangan literasi dan penguatan akhlak bangsa.
Terkait Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, SAHI membeberkan usulannya sebagai berikut:
1. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus secara tegas dan rinci menyebutkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji sebagai lembaga negara di bawah Presiden yang fokus mengurusi haji dan umrah.
2. Undang-Undang harus memuat digitalisasi haji dan umrah sejalan dengan kebijakan digitalisasi haji dan umrah Arab Saudi.
3. Undang-Undang harus memuat ketentuan mengenai pendaftaran haji yang dibuka sejak anak usia dini untuk mengatasi antrean panjang calon jemaah haji.
4. Undang-Undang harus memuat sanksi tegas dan keras terhadap pelanggaran ketentuan pelaksanaan ibadah umrah, seperti penipuan dan penelantaran untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum jemaah umrah.
