Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Apresiasi Sikap Kemanusiaan Presiden Prabowo soal Warga Gaza, Anggota DPR Tekankan Hal Ini



loading…

Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto. Foto/Istimewa

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza , Palestina direspons anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto. Menurut Yulius, rencana Presiden Prabowo patut mendapat apresiasi, tetapi tersebut harus tetap dalam koridor sikap Indonesia dalam penyelesaian masalah Palestina, yakni two-state solution.

“Sikap kemanusiaan Presiden Prabowo patut mendapat apresiasi, karena merupakan perwujudan dari ideologi kita, Pancasila,” kata Yulius di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Hal itu disampaikan Prabowo jelang lawatannya ke lima negara Timur Tengah di Pangkalan Udara TNI AU, Halim Perdanakusuma, Rabu (9/4/2025) dini hari. Indonesia siap mengirim pesawat untuk mengangkut mereka, asalkan mendapat restu dari semua pihak, termasuk negara-negara yang aktif membantu rakyat Gaza.

Yulius mengatakan, sikap kemanusiaan Presiden Prabowo tersebut tetap harus dalam koridor sikap dasar Indonesia dalam penyelesaian masalah Palestina, yaitu berdirinya negara Palestina berdampingan dengan Israel. “Dukungan Indonesia bagi kemerdekaan Palestina adalah sikap kita yang tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan,” ujar anggota Fraksi PDIP ini.

Anggota DPR dari Dapil anggota DPR dari Dapil Banten III itu menekankan, sikap dasar Indonesia atas masalah Palestina penting diperhatikan, karena sekarang berkembang upaya dari Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk “mengosongkan” Jalur Gaza dari warga Palestina supaya bisa dianeksasi atau diduduki oleh Israel. Padahal, Gaza merupakan wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari nnegara Palestina yang diperjuangkan keberadaannya oleh Indonesia.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan niat untuk memindahkan warga Palestina ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika. Sejak Israel berperang melawan Hamas di Gaza pada Oktober 2023, tercatat sekitar 50.800 warga Palestina tewas, dan sekitar 116.000 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban cedera itu adalah anak-anak dan kaum perempuan. Namun, rencana itu ditolak hampir semua negara di dunia.

“Jangan sampai rencana Presiden Prabowo menampung warga Palestina korban agresi Israel itu dinilai sebagai bagian dari rencana AS dan Israel tersebut,” kata Yulius.

Selain itu, lanjut Yulius, upaya kemanusiaan yang dilakukan Presiden Prabowo tidak boleh dikaitkan dengan masalah lain, khususnya upaya Indonesia dalam merespons pengenaan tarif impor 32% yang diterapkan AS terhadap barang dari Indonesia yang masuk ke AS.

Yulius juga menyarankan kepada publik agar tidak buru-buru merespons, baik pro maupun kontra, rencana Presiden tersebut. “Lebih baik kita tunggu penjelasan lebih lengkap dari Presiden. Selain itu, masyarakat lebih elok memberikan usulan-usulan konkret guna mempertajam dan mendudukkan rencana tersebut pada sikap dasar politik luar negeri negara kita yang bebas aktif,” jelasnya.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *