loading…
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin meyakini bahwa pemerintah bisa menjaga stabilitas politik. Foto/dpr.go.id
“Selama dua tahun ini, saya merasa pemerintah telah berhasil mengontrol situasi politik tetap kondusif, baik selama persiapan maupun pelaksanaan pemilu. Buktinya, ekonomi kita tetap tumbuh 5,05% sepanjang 2023 dan meningkat menjadi 5,11% pada triwulan I-2024,” ujar Puteri, Selasa (14/5/2024).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII ini menuturkan bahwa ekonomi nasional selama triwulan I-2024 mampu tumbuh solid hingga 5,11% (yoy) yang didorong kuatnya aktivitas ekonomi domestik. Tercatat aktivitas produksi yang semakin meningkat tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) yang berada di Zona Ekspansi yang mencapai 52,80%.
“Lebih tinggi dibanding negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Malaysia,” ungkapnya.
Mobilitas masyarakat juga semakin menggeliat yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penumpang di seluruh moda transportasi. Kunjungan wisatawan mancanegara pun tumbuh tinggi hingga 25,43% (yoy).
Puteri melanjutkan, realisasi investasi semakin menguat. Hal itu tercermin dari realisasi penanaman modal yang tumbuh 22,07% (yoy) dan belanja modal pemerintah yang tumbuh hingga 17,76% (yoy).
Daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga yang dipengaruhi momen Ramadan. Tercermin dari indeks penjualan ritel yang tumbuh 3,63% (yoy), belanja bantuan sosial yang tumbuh 20,71% (yoy), serta jumlah uang yang beredar tumbuh 6,36% (yoy).
“Beberapa indikator ini tentunya menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita tetap resilien,” ungkapnya.
Lebih lanjut Puteri mengatakan, pemerintah secara sektoral tetap perlu melanjutkan revitalisasi industri pengolahan. Karena sektor ini menjadi penopang utama perekonomian Tanah Air dengan kontribusi sekitar 19%.
Sektor industri khususnya manufaktur juga merupakan kontributor utama yang memacu kinerja ekspor Indonesia. “Untuk itu, kita perlu dorong hilirisasi industri agar dapat memberikan multiplier effect secara ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tutur Puteri.
Pemerintah juga perlu menjaga konsumsi rumah tangga, yang punya andil besar hingga mencapai 53,83% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Puteri, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan BBM hingga Juni sudah tepat.
“Karena menjadi langkah untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak gejolak minyak mentah dunia. Tak hanya itu, kami juga berpesan kepada pemerintah untuk terus memperbaiki data penerima bantuan sosial agar manfaatnya tepat sasaran guna menjaga konsumsi masyarakat,” pungkasnya.
(rca)
