Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Anggota DPR Persoalkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Tak Masuk Sasaran Pembangunan



loading…

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP terkejut mengetahui fakta bahwa nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani tidak lagi ada dalam indikator sasaran pembangunan. Foto: Dok SindoNews

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OFP terkejut mengetahui fakta bahwa nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani tidak lagi ada dalam indikator sasaran pembangunan. Hal tersebut disampaikan Dolfie dalam rapat antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Kamis (3/7/2025).

“Saya baca di buku KEM-PPKF, sasaran pembangunan sudah tidak lagi memasukkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan sebagai indikator,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terus Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Dia mempertanyakan apakah memang target tersebut sudah tidak lagi menjadi indikator penting bagi pemerintah sebagai sasaran pembangunan. “Apakah ada indikator baru untuk menggantikan ini atau pemerintah sudah tidak lagi menganggap indikator petani dan indikator nelayan ini penting,” katanya.

Menjawab hal tersebut, Menkeu Sri Mulyani meminta maaf karena nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan luput tidak dimasukkan ke dalam KEM-PPKF. “Pak Dolfie, saya meminta maaf kalau NTP dan NTN tidak ada di dalam dokumen. Tapi, 2 hal tersebut masih dalam indikator yang kita monitor,” ujar Sri Mulyani.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *