Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Ancaman Perkotaan: Sampah dan Air Bersih



loading…

Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/SINDOnews

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PERKOTAAN telah lama menjadi pusat dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pembangunan suatu negara. Dibingkai dengan gemerlap berbagai fasilitas modern, layanan publik yang mumpuni, serta dominasi sektor jasa, kota kerap menjadi magnet bagi individu dari berbagai latar belakang yang mencari peluang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik.

Kota merupakan wilayah dengan karakteristik khas yang membedakannya dari desa. Salah satu ciri utama kota adalah tersedianya fasilitas publik yang memadai, seperti infrastruktur transportasi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan berkualitas. Selain itu, sektor jasa seringkali menjadi dominan dalam perekonomian kota, mencakup perdagangan, perbankan, dan pariwisata.

Tingkat pendidikan di perkotaan pun umumnya lebih tinggi dibandingkan perdesaan, didukung oleh keberadaan institusi pendidikan yang beragam dan berkualitas. Ironisnya, di balik segala keunggulan ini, kota juga menghadapi tantangan kompleks seperti ketimpangan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, serta hubungan uniknya dengan wilayah perdesaan.

Kota sering menjadi magnet bagi individu yang mencari peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik. Hal tersebut lantaran kota dapat menawarkan berbagai kesempatan Pendidikan – baik formal maupun non-formal – termasuk pelatihan keterampilan dan kursus non-gelar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, urbanisasi di Indonesia terus meningkat, dengan persentase penduduk perkotaan mencapai 56,7%. Pasalnya, tidak hanya tenaga kerja terampil yang kerap berbondong-bondong hijrah ke kota, melainkan juga mereka yang belum memiliki keahlian khusus pun datang ke kota dengan harapan meningkatkan kualitas hidup.

Alhasil, urbanisasi yang pesat menimbulkan tantangan, seperti kemacetan, polusi, dan kesenjangan sosial. Selain itu, urbanisasi yang cepat juga seringkali menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan meningkatnya angka kriminalitas. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Dinamika Problematika Perkotaan

Hingga kini, perkotaan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan klasik yang terus berulang, seperti anak jalanan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, pemukiman kumuh, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Meski semua berbagai permasalahan tersebut merupakan hal penting yang perlu diselesaikan, dua isu paling mendesak saat ini adalah sampah dan ketersediaan air bersih. Pasalnya, keduanya tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kurangnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.

Douglass North – seorang ekonom kelembagaan – menyoroti pentingnya aturan formal dan informal dalam memengaruhi kinerja suatu sistem. Dalam konteks perkotaan, kelembagaan yang efektif diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih berjalan optimal. Artinya, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, kurangnya transparansi, serta minimnya penegakan aturan membuat masalah ini semakin sulit diatasi.

Misalnya, pengelolaan sampah seringkali terjebak dalam fragmentasi kelembagaan. Banyak kota di Indonesia belum memiliki sistem terpadu untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *