loading…
Proses revisi Undang-Undang Hak Cipta tengah berlangsung, dan para pencipta lagu menaruh harapan. Salah satu yang mengawal isu ini adalah Ketua AKSI, Piyu Padi. Foto/Ravie Mulia Wardani
Piyu berharap bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta ini akan memberikan kepastian hak yang lebih jelas bagi para pencipta lagu di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Hukum (Kemenkum), Piyu bersama beberapa anggota AKSI, seperti Anji Manji, Badai, dan Denny Chasmala, menyampaikan berbagai masukan terkait regulasi hak cipta yang masih perlu diperbaiki.
Mereka menilai bahwa undang-undang yang berlaku saat ini masih memiliki celah yang menghambat pencipta lagu dalam memperoleh royalti secara adil.
“Mudah-mudahan ini bisa segera diberikan drafnya, dan kita bisa tahu mana yang mungkin bisa diinterpretasikan lebih benar lagi,” kata Piyu di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).
“Kami dari pencipta lagu, hanya mengawasi saja atau mungkin ikut mengkritik pak Menteri, ‘tolong bagian ini itu’. Harapannya, para pencipta lagu ini bisa sejahtera, mendapatkan haknya,” sambungnya.
Menurut Piyu, salah satu masalah utama dalam regulasi hak cipta saat ini adalah mekanisme distribusi royalti yang masih belum transparan. Hal ini menyebabkan banyak pencipta lagu kesulitan mendapatkan hak mereka secara penuh.
Oleh karena itu, AKSI mendorong pemerintah untuk meninjau ulang sistem yang diterapkan agar lebih efektif dan berpihak kepada para kreator musik. “Bapak Menteri memberikan respons positif. Bahwa pemerintah sekarang sudah berkomitmen, untuk segera melakukan banyak perubahan,” jelasnya.
