Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Pangeran Harry Kalah Banding, Gagal Dapatkan Kembali Keamanan Kerajaan Inggris


loading…

Pangeran Harry dilaporkan kalah banding dalam upayanya memperoleh kembali pengamanan polisi yang dibiayai oleh negara saat berada di Inggris pada 2 Mei 2025. Foto/Newsweek

INGGRIS Pangeran Harry dilaporkan kalah banding dalam upayanya memperoleh kembali pengamanan polisi yang dibiayai oleh negara saat berada di Inggris. Pada 2 Mei 2025, Pengadilan Banding Inggris memutuskan untuk menolak banding yang diajukan Duke of Sussex, menguatkan putusan sebelumnya yang menolak permintaan Harry agar keamanan kerajaan dipulihkan selama kunjungan pribadinya ke tanah kelahiran.

Keputusan tersebut sekaligus memperkuat posisi Kementerian Dalam Negeri Inggris dan Komite Eksekutif untuk Perlindungan Kerajaan dan VIP (Ravec), yang selama ini bertanggung jawab atas pengaturan keamanan tokoh-tokoh penting di negara tersebut. Termasuk Pangeran Harry dan Keluarga Kerajaan .

Pengadilan menyatakan bahwa kebijakan Ravec yang menetapkan keamanan berdasarkan kasus per kasus dan bukan perlindungan permanen merupakan pendekatan yang masuk akal. Presiden Pengadilan Banding, Hakim Geoffrey Vos, menyampaikan bahwa meskipun kekhawatiran pribadi Harry bisa dimengerti, kekhawatiran itu tidak cukup kuat sebagai dasar hukum untuk mengubah kebijakan yang berlaku.

“Setelah menelaah seluruh dokumen dan argumen yang disampaikan, saya menyimpulkan bahwa keluhan Duke tidak berlandaskan pada argumen hukum yang dapat membatalkan keputusan Ravec,” ujar Vos dilansir dari Marca, Minggu (4/5/2025).

Baca Juga: Pangeran Harry Ancam Bongkar Aib Keluarga Kerajaan Lewat Buku Baru jika Keamanannya Dicabut

Pangeran Harry Kalah Banding, Gagal Dapatkan Kembali Keamanan Kerajaan Inggris

Foto/Newsweek

Dalam putusannya, pengadilan juga menyoroti bahwa adik Pangeran William itu dianggap berada di luar kelompok bangsawan aktif dan tinggal di luar negeri, sehingga perlindungan menyeluruh dari negara tidak lagi otomatis berlaku. Namun, jika diperlukan, pangeran 40 tahun itu tetap bisa menerima perlindungan sementara saat berada di Inggris sesuai kebijakan khusus yang diterapkan.

Kasus ini bermula sejak Harry dan istrinya, Meghan Markle secara resmi mundur dari tugas-tugas kerajaan pada 2020 dan menetap di Amerika Serikat. Keputusan itu membuat mereka kehilangan hak atas pengamanan kerajaan, yang kemudian menjadi sumber konflik berkepanjangan antara putra bungsu Raja Charles III itu dan otoritas Inggris.

Putusan Pengadilan Banding ini berpotensi memengaruhi frekuensi dan kenyamanan kunjungan Harry ke Inggris. Tanpa perlindungan negara, keselamatan pribadi Duke dan keluarganya saat berada di Inggris mungkin lebih rentan dan bergantung pada keamanan pribadi yang mereka sediakan sendiri.

Selain menjadi pukulan pribadi, hasil persidangan ini juga menegaskan prinsip bahwa perlindungan negara tidak secara otomatis berlaku untuk mantan anggota keluarga kerajaan yang tidak lagi menjalankan tugas resmi. Kementerian Dalam Negeri menyambut baik keputusan tersebut dan menyebut sistem keamanan Inggris telah dirancang secara ketat, bertanggung jawab, dan proporsional terhadap kondisi tiap individu.



You May Also Like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *