loading…
Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru untuk impor ke AS yang akan menjadi bagian utama dari kebijakan perdagangan baru pemerintahannya. FOTO/AP
Kebijakan ini disebut Trump sebagai Liberation Day, yang ia klaim sebagai bentuk keadilan perdagangan global. Namun dampaknya justru berpotensi menjadi mimpi buruk bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta sekaligus Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menilai kebijakan tarif ini bisa menjadi malapetaka ekonomi nasional jika tidak ditanggapi dengan langkah cepat dan strategis.
“Kita sedang menghadapi situasi di mana daya beli masyarakat tengah terpuruk, konsumsi domestik melemah, dan jutaan orang dari kelas menengah telah jatuh ke garis kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, tarif Trump justru menjadi pukulan telak berikutnya,” ujar Mukhaer dalam pernyataannya, Sabtu (5/4/2025).
Mukhaer menyebut, kenaikan tarif impor akan berdampak langsung pada harga barang, terutama yang berbasis dolar AS. Mengingat mayoritas transaksi impor Indonesia masih menggunakan dolar hal ini akan mendorong pelemahan nilai tukar rupiah secara signifikan, bahkan ia memperkirakan bisa menyentuh angka Rp20.000 per dolar AS.
“Depresiasi rupiah dan derasnya arus keluar modal asing (capital outflow) akan memperburuk kinerja pasar saham dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Ini situasi gawat darurat ekonomi,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk segera memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Menurutnya, LCT bukan hanya opsi teknis, tetapi bentuk keberanian politik dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
“Pejabat negara harus memberi teladan. Tukarkan dolarmu ke rupiah. Ini bukan soal teknis semata, tapi nasionalisme,” ujarnya lantang.
Mukhaer juga menekankan pentingnya mempertimbangkan integrasi Indonesia ke dalam inisiatif BRICS Pay dan New Development Bank (NDB) sebagai solusi jangka panjang dalam membangun ketahanan moneter dan akses pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
