Tak Ada Wilayah yang Boleh Tertinggal

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengakui saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia jauh lebih mahal. AHY mengatakan, ongkos pembangunan yang mahal ini akhirnya menjadi hambatan dalam penyediaan infrastruktur yang merata antarwilayah, sehingga menimbulkan disparitas atau kesenjangan secara ekonomi, sosial, hingga budaya.

“Kita ingin pembangunan wilayah timur Indonesia yang sekarang relatif lebih mahal, dan jauh lebih mahal, itu bisa kita reduksi. Disparitas atau gap antarwilayah Barat dan Timur juga harus dikurangi,” kata AHY dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (27/5/2025).

Ketua Umum Partai Demokrat itu memastikan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen untuk penyediaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, meskipun diakui memiliki ongkos pembangunan yang lebih mahal ketimbang wilayah lainnya.

Baca Juga: Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025

“Ini semangat pemerintah bahwa tidak ada wilayah yang boleh tertinggal. Di sini pemerintah dan negara hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan,” tambahnya.

AHY menjelaskan, salah satu strategi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah timur tidak melulu mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja. Saat ini pemerintah berupaya mencari pembiayaan alternatif dengan menggandeng badan usaha untuk terlibat.

Menurutnya, saat ini pembiayaan infrastruktur yang melibatkan badan usaha telah disediakan melalui alternatif KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Di samping itu, pemerintah juga mengharapkan investasi langsung sehingga tidak lagi memerlukan dukungan pemerintah seperti dalam skema KPBU.