loading…
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal kebijakan subsidi energi, dimana pemerintah saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh dirinya. Foto/Dok
“Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden,” jelas Bahlil Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Bahlil menuturkan bahwa kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Sebab menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.
“Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak,” terangnya.
Bahlil juga mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. “Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).
Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.
Pemerintah pun berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran, sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
(akr)
